Dasar Hukum Pajak Pertambangan Dalam Perkonomian Di Indonesia

Pajak pertambangan, bagaimana peran pajak dalam pertambangan di indonesia? apa itu pajak pertambangan? apa dasar hukum pajak pertambangan yang mengatur perekonomian di indonesia kini akan sedikit mengulas mengenai pajak pertambangan serta dasar hukum pajak pertambangan yang harus anda pahami jika ingin melakukan investasi dalam dunia pertambangan

Dasar Hukum Pajak Pertambangan

Baca Juga:

Dasar Hukum Pajak Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Pertambangan


Dasar Hukum PPh (Pajak Penghasilan) Yang Harus Anda Pahami

Partner Rival Finance (Jurnal Rival Populer)

Menurut Penasehat Ahli Pricewaterhouse Coopers Sacha Winzenried penerimaan pemerintah dari royalti dan pajak mencapai 27 miliar US$, dan naik secara signifikan sebesar 62% dibandingkan tahun 2004.Sepanjang tahun 2006 PricewaterhouseCoopers (PWC) melaporkan bahwa total kontribusi pertambangan terhadap perekonomian Indonesia mencapai 51,608 trilyun rupiah, naik 5% dibanding tahun 2005 yang hanya 49.119 trilyun rupiah.

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan selanjutnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sektor pertambangan kita mengalami transformasi yang mengesankan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan proses perijinan, transparansi, keringanan pajak, penegakan hukum dan pemantapan situasi keamanan dengan harapan meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Namun demikian kegiatan pertambangan ilegal, peraturan pajak yang dinilai kurang mendukung serta lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah merupakan kendala yang dihadapi industri pertambangan sehingga menyebabkan arus investasi yang masuk ke Indonesia kurang optimal.

Perekonomian Negara

Negara telah menjamin pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen keempat, yang dinyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Atas hal tersebut negara mempunyai hak menguasai atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan bahwa: Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Namun demikian ketentuan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 1967 ) mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai hak menguasai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum pada bagian penjelasan pokok persoalan yang dinyatakan bahwa :“….Negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebutadalah merupakan kekayaan nasional.”Perbedaan penafsiran kedua ketentuan tersebut di atas yang bersumber pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 menunjukkan jika ketentuan Pasal 33UUD 1945 tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai batasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara.

Hak Penguasaan Negara

Baca Juga:

Pahami Dasar Hukum BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Jika Ingin Investasi Tambang


Ciri Ciri Pajak Dan Fungsi Pajak Bagi Masyarakat Dan Negara

Rival Finance Indonesia

Menurut Bagir Manan menyatakan apabila pengertian hak penguasaan Negara dipahami secara umum, termasuk hal-hal di luar bumi, air dan ruang angkasa sertakekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka unsur utama penguasaan Negara adalah untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). Oleh karena negara adalah badan hukum publik dan penguasaannya dalam lingkup hukum publik, maka sifat pengalihan hak pengusaan itu tunduk kepada kaidahkaidahhukum publik yang banyak terkait dengan ajaran kewenangan. Sifat pengalihan hak penguasaan adalah pelaksanaan atau penyelenggaaan dalam bentukpenguasaan pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan. Dengan demikian bentuk pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan tidak sepenuhnya berada di tangan negara, namun dapat diserahkan kepada badan hokum atau perseorangan dengan suatu kuasa pertambangan, kontrak karya atau kontrakproduction sharing ( kontrak bagi hasil ).

Adapun konsekuensi dari pelimpahan tersebut badan hukum atau perseorangan yang telah mempunyai suatu kuasa pertambangan, kontrak karya atau kontrak production sharing ( kontrak bagi hasil )akan mendapatkan hak kepemilikan yang sifatnya tidak absolut atas pengusahaanpertambangan setelah memenuhi sejumlah persyaratan atau kewajiban sebagaimanaditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemilik Tambang

Salah satu kewajiban dari pemilik bahan galian yang sudah ditambang adalah membayar sejumlah pungutan yang berhubungan dengan izin pertambangan, yakni berupa iuran tetap pertambangan, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi, dan/ atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat ( 1 ) UU No. 11 Tahun 1967. Selanjutnya pungutan tersebut merupakan salah satu komponen dari penerimaan negara.

Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yangseluas-luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperolehdari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Pada hakekatnya sangat susah untuk menarik suatu batas yang jelas dari macam-macam sumber penerimaan negara karena belum adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut dalam beberapa literatur.

Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari sektor: pajak; kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik Negara dan sumber-sumber lain.

Di dalam perspektif hukum keuangan negara sumber penerimaan negara terdiri dari 2 ( dua ) yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan Negara dari sektor pajak. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam kaitannya dengan bidang sector pertambangan pemungutan yang termasuk dalam kelompok penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yakni berupa iuran tetap pertambangan iuran eksplorasi iuran eksploitasi

Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak

Pada sisi yang lain penerimaan negara dari sektor pajak meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan.

Penerimaan negara dari sektor pajak di bidang pertambangan dewasa ini juga berasal dari:

a. Pajak atas deviden, bunga, royalti, sewa;
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan;
c. Pajak Penghasilan karyawan;
d. Bea materai (atas berbagai dokumen resmi);
e. Bea masuk untuk berbagai barang atau peralatan impor;
f. Bea Balik Nama untuk kapal dan kendaraan;
g. Berbagai Pajak dan pungutan daerah yang syah;
h. Pungutan/bea administrasi untuk fasilitas khusus; dan
i. Pajak Penghasilan Badan (coorporation tax).

Pada dasarnya kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana tersebut di atas dicantumkan di dalam suatu kontrak karya. Hal tersebut dapat kita lihat padake tentuan Pasal 13 Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara (Contoh Kerjasama) yang dinyatakan sebagai berikut:

a) Menyetor pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan;
b) Menyetor pajak penghasilan perorangan;
c) Menyetorkan pajak pertambahan nilai ( PPN ) atas pembelian dan barang-barang kena pajak
d) Menyetorkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk :
1. Wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan; dan
2. Penggunaan tanah dan ruangan dimana perusahaan membangun fasilitasuntuk operasi penambangan.
e) Menyetorkan pungutan-pungutan, pajak, pembebanan-pembebanan dan biayabiayadikenakan oleh pemerintah daerah di Indonesia
f) Menyetorkan pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.

Pada dasarnya pumungutan pajak sebagaimana tersebut di atas mengurangi “kenikmatan”atau kekayaan individu yang manfaat dari pungutan tersebut tidak bias langsung dirasakan, namun sebaliknya pungutan tersebut akan dikembalikan kepadamasyarakat untuk pembiayaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan olehmasyarakat luas baik yang membayar pajak maupun tidak.

Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Pengantar Singkat Hukum Pajak, 1992, memberikan definisi tentang pajak sebagai berikut:
“Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang (tatbetstand), untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpamendapat suatu imbalan, yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) danyang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di bidang keuangan”.

Selanjutnya menurut Erly Suandy mengungkapkan fungsi pemungutan bagi penerimaan negara ada 2 (dua), yaitu :

  1. Fungsi budgetair atau finansial, yaitu penerimaan negara sebagai sumberdana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
  2. Fungsi regulerend atau mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untukmengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politikdengan tujuan tertentu.

Setiap pemungutan diharapkan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan penerimaan negara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Keadilan yaitu sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,undang-undang dan pelaksanaan pemungutan penerimaan negara harus adil.
  2. Pemungutan penerimaan negara harus berdasarkan undang-undang.
  3. Tidak mengganggu perekonomian.
  4. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
  5. perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomianmasyarakat.
  6. Pemungutan keuangan negara harus efisien yaitu sesuai fugsi budgetair,
  7. biaya pemungutan penerimaan negara harus dapat ditekan lebih rendah darihasil pemungutan.
  8. Sistem pemungutan penerimaan harus sederhana.

Menurut Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya Wealth of Nation mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang dikenal dengan “four canontaxation” atau The four Maxims, yakni sebagai berikut:

  1. Asas kesamaan/keadilan (equality). Asas ini menekankan bahwa pada warganegara atau wajib pajak negara seharusnya memberikan sumbangannya kepadanegara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungandengan kemampuan yang mereka terima di bawah perlindungan negara. Yangdimaksud dengan “ keuntungan” disini adalah besar- kecilnya pendapatan yangdiperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidakdiperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.
  2. Asas kepastian (certainty), artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pastibagi setiap wajib bayar. asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelasdan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas inikepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subyek dan obyekpajak.
  3. Asas menyenangkan (convenience of Payment ). Pajak seharusnya dipungutpada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak,misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani,sebaiknya dipungut saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
  4. Asas efisiensi (low cost of Collection). Asas ini menekankan bahwa biayapemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanjanegara.

Pajak Pertambangan

Baca Juga :

Bentuk Usaha Tetap (BUT) Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, Cek Disini


Objek Pajak Bumi Dan Bangunan, Ruang Lingkup Serta Perannya Bagi Negara

Rival Finance Indonesia

Berdasarkan hal tersebut di atas pajak pertambangan merupakan primadona dari sumber penerimaan negara, yang mana memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu perlu didukung dengan perangkathukum pajak yang lebih menjamin kenyamanan para investor untuk menanamkansahamnya di Indonesia serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat danpemerintah daerah dalam kerjasama bagi hasil di bidang pertambangan.

1 thought on “Dasar Hukum Pajak Pertambangan Dalam Perkonomian Di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *