Dasar Hukum PPh (Pajak Penghasilan) Yang Harus Anda Pahami

apa itu PPh? Apa kepanjangan dari PPh? apa Dasar hukum PPh? bagaimana cara menghitung PPh? PPh adalah singkatan dari Pajak Penghasilan. Disini kita akan sedikit mengulas mengenai PPh.

Dasar Hukum PPh

Baca Juga:

Pahami Dasar Hukum BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Jika Ingin Investasi Tambang


Ciri Ciri Pajak Dan Fungsi Pajak Bagi Masyarakat Dan Negara

Partner Rival Finance (Jurnal Rival Populer)

Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh), Adapun ketentuan mengenai pajak penghasilan pertambangan sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2000 ) yakni sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21 )

• Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
• Tarif PPh Pasal 21 diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 17 Tahun2000. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai denganRp 25.000.000,00, tarif pajaknya 5%; di atas Rp 25.000.000,00 s.d.Rp 50.000.000,00 tarif pajaknya 10%; di atas Rp 50.000.000,00 s.d.Rp 100.000.000,00 tarif pajaknya 15%; di atas Rp 100.000.000,00 s.d.Rp 200.000.000,00 tarif pajaknya 25%; di atas Rp 200.000.000,00 tarifpajaknya 35%.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23 ( PPh Pasal 23 )

• Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalambentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ataupenyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
• Tarif pajak sebesar sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atasdividen, bunga, royalti24; tarif pajak sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas: imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasakonstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPhPasal 21.

c. Pajak Penghasilan Pasal 26 ( PPh Pasal 26 )

• Pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yangbersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luarnegeri selaku bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
• Tarif pajak sebesar 20% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti,imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
Di dalam Rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan dalam rangka untuk mendorong investasi dan menyesuaikan dengan perkembangan tarif pajak di negaranegaradi dunia, lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadidisederhanakan dan ditetapkan tarif tunggal bagi WP badan sehingga tarif PPh Pasal17 diusulkan menjadi sebagai berikut:

“Tarif Umum yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP orangpribadi: Lapisan Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000,00 tarif pajak nya 5%;di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00 tarif pajaknya 15%; di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 tarif pajaknya 25%; di atas Rp200.000.000,00 tarif pajaknya 35%; Tarif tertinggi diturunkan menjadi 33%pada tahun pajak 2007 dan menjadi 30% pada tahun 2010. Sedangkan tarif umum. Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP badan adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 30%. Tarif ini turun menjadi 28% pada pajak 2007 dan menjadi 25% pada tahun 2010”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika kita kaji dengan asas-asas umum pemungutan pajak, maka pengaturan mengenai pajak penghasilan tersebut belummenunjukkan perwujudan dari asas equlity dimana pembebanan pajak untuk subjekpajak belum seimbang dengan penghasilan yang diperoleh serta adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak terutama wajib pajak yang berasal dari luar negeri. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan mengenai tarif pajak sebagaimana tersebut di atasjika kita bandingkan dengan ketentuan tarif pajak dalam Rancangan Undang-undangPajak Penghasilan.

Permintaan Kadin Indonesia untuk menurunkan tarif pajak (pajak penghasilan/PPh) menjadi 25% adalah suatu hal yang wajar sebagai pelaku usaha. Alasannya, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Seperti Singapura 18%, Eropa Timur 15%, Malaysia 26%, China 24%, Thailand 25%, dan Rusia 14% (Harian KONTAN, 6 September 2007).

Di samping itu asas efisiensi (low cost of Collection) juga sangat jauh dari harapan, nampak bahwa pemungutan pajak tidak dilakukan sehemat atau seefisien mungkin tanpa memperhatikan apakah biaya pemungutan pajak lebih besar dari biaya penerimaan pajak.

2 thoughts on “Dasar Hukum PPh (Pajak Penghasilan) Yang Harus Anda Pahami

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *