Dasar Hukum Pajak Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Pertambangan

Apa itu pajak daerah? apa dasar hukum pajak daerah? apa itu pajak bumi dan bangunan? apa dasar hukum pajak bumi dan bangunan? dalam dunia pertembangan disini akan sedikit mengulas hal tersebut

Dasar Hukum Pajak Daerah

Baca juga:
Dasar Hukum PPh (Pajak Penghasilan) Yang Harus Anda Pahami


Pahami Dasar Hukum BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Jika Ingin Investasi Tambang

Partner Rival Finance (Jurnal Rival populer)

Ketentuan mengenai pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 2 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C.

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untukmembiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.Padahakekatnya Pajak Daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota yangpembagiannya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya.Dalam kaitannya dengan pajak pertambangan ini termasuk dalam pajak kabupaten/kota yakni masuk dalam kategori pajak pengambilan bahan galian golongan c. Tarif pajak bahan galian golongan C adalah sebesar 20% (dua puluh persen).Besarnya pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dihitungdengan cara mengalikan tarif pajak bahan galian golongan C dengan dasar pengenaan pajak.

Contoh Pajak Daerah

Sebagai salah satu contoh peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 2 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C.Di dalam peraturan daerah tersebut membahas mengenai permasalahan yang tidakjauh berbeda dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yangmana dimuatsecara jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, cara pembayaran pajak,cara penagihan pajak, pengurangan, peringanan dan pembebasan pajak.

Hal tersebut jelas terlihat jika pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerahtelah merealisasikan asas keadilan (equality), asas kepastian, dan asas convenience ofpayment.Atas hal tersebut di atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak pertambangan bersifat sektoral sehingga banyak terdapatkelemahan yang seharusnya segera diupayakan untuk diminimalisir untuk menghindari tumpang tindih terhadap berbagai pemungutan pajak atas suatu objekpajak.Untuk itu reformasi perpajakan perlu segera dipikirkan guna lebih menjaminkenyamanan para investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

Adapun ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan37.Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen)39, sedangkan untuk mengetahui berapa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Selanjutnya untuk mengetahui NJKP perlu kiranya kita pahami mengenai dasar perhitungan pajak yakni Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkanserendah-rendahnya 20 % (dua puluh persen) dansetinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pajak Bumi dan Bangunan Di Sektor Pertambangan

Baca Juga;

Bentuk Usaha Tetap (BUT) Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, Cek Disini


Ciri Ciri Pajak Dan Fungsi Pajak Bagi Masyarakat Dan Negara


Objek Pajak Bumi Dan Bangunan, Ruang Lingkup Serta Perannya Bagi Negara

Rival Finance Indonesia

Berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pertambangan, penentuan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai perhitungan pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah 40 % (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika kita kaji dengan asas-asas umum pemungutan pajak, maka pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tersebut telah mengaplikasikan asas equlity dimana pembebanan pajak untuk subjek pajak seimbang dengan objek pajaknya. Di samping itu asas kepastian juga telah dipenuhi dimana ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur secara jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan penghitungan pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

2 thoughts on “Dasar Hukum Pajak Daerah Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Pertambangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *